Djafar R. Lubis: Wah Gawat! Airlangga Hartarto Bisa  Dijemput Paksa Kejagung

OPINI - Penjemputan paksa atau istilahnya dalam KUHAP adalah dihadirkan dengan paksa, merupakan penjemputan paksa yang dilakukan setelah pemanggilan yang dilakukan sebanyak dua kali namun tidak dipenuhi. 

Pasal 112 ayat 2 KUHAP menjelaskan, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Baca juga: Taufik Basari Apresiasi Pidato Kenegaraan Presiden Singgung Masalah Penegakan Hukum dan HAM

Oleh sebab itu, tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali, akan dijemput secara paksa. Dalam penjemputan paksa harus memenuhi unsur dan syarat yang dijelaskan dalam Pasal 17 KUHAP.

Jadi jika airlangga Hartarto dalam status sebagai saksi kasus perkara CPO tidak mengindahkan Panggilan kedua aparat hukum penyidik kejaksaan republik indonesia, maka aparat hukum kejaksaan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan upaya hukum prosedural proses penjemputan paksa atau dihadirkan paksa si Saksi Perkara. 

Baca juga: Jajaran Kemenkumham Jateng Ikuti Dialog Publik Rancangan KUHP

Aparat hukum penyidik kejaksaan diharap jangan kendor dalam hal untuk proses penegakkan hukum berkeadilan. Dikarenakan aparat hukum Kejaksaan sudah langsung mendapatkan ijin dari presiden republik indonesia untuk menuntaskan dan menyelesaikan kasus tersebut secara terang benderang. 

Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH 
Praktisi Hukum

Baca juga: Lakukan Pengakhiran Bimbingan, PK Bapas Berharap Klien Lebih Berhati-hati Dalam Bertindak