Habib Aboe Bakar Al-Habsy Minta Polri Tindak Tegas Oknum Polisi yang Langgar SOP

BANJARMASIN - Kedatangan rombongan Komisi III DPR RI berjumlah 13 orang secara khusus menyoroti kasus khususnya terkait anggota polisi yang melakukan tindakan penangkapan dalam hal ini melanggar standar operasional prosedur (SOP), hal ini kategorikan offside atau melebihi dari tindakan yang seharusnya. Makanya, untuk itu Komisi III DPR meminta Polri dalam hal ini Polda Kalsel melakukan tindakan tegas dan penegakan hukum jika terbukti melanggar.

 

Baca juga: Babinsa Sidorejo Bantu Evakuasi Warga Yang Meninggal Dengan Cara Gantung Diri

"Masalah Sarijan dan Subhan Penyelesaian kasus ini sudah cukup lama tapi kita sudah lihat bahwa kasus ini jangan sampai menjadi bully di masyarakat, ya kita ingin minta penyelesaian dengan benar dan kalau ada penegak hukum yang salah dalam penindakannya sampai munculnya kematian dan sebagainya, harus diproses, " ujar Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsy usai pertemuan di Kantor Polda Kalimantan Selatan, Jumat (2/9/2022). 

 

Baca juga: Dugaan Pemalsuan Dokumen,  GPI Bogor Bersama Beberapa Elemen Akan Datangi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Lebih lanjut kata Aboe Bakar, Kami berharap harus jelas sikap keputusan Polda Kalsel untuk ambil keputusan apakah etik atau masalah pidana. Kita tahu beberapa hari terakhir ini Polri fokus dalam penyelesaian kasus Sambo seperti kemarin membuat masyarakat turun kepercayaan terhadap Kepolisian. Oleh karena itu disini perlu kerja keras Polri untuk menjelaskan kasus ini dengan baik, serta menginformasikan perkembangan kasus ini kepada masyarakat.

 

Baca juga: Masalahan Pertanahan Warga Waringin Sumiarjo Joyoboyo, Mohammad Toha: Dokumen Warkah Harus Terbuka

"Semoga nanti hal-hal seperti ini bisa lebih baik lagi penanganannya. Polri juga harus berbenah momentumnya sekarang, dengan menguaknya kasus ini, reaksi dari masyarakat Indonesia. Bahkan hingga turut berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun, " terang Aboe Bakar. 

 

Baca juga: Warga Sinaman Labah Ungkap Data BLT-DD Diubah Oknum Mantan Pangulu

Terkait hal ini pun mendapat tanggapan dari Politisi fraksi PKS ini menilai pembelajaran yang harus ditangkap dari kasus pelanggaran etik atau masalah pidana yang dilakukan oleh oknum polisi. Aboe Bakar mengatakan harus ada pembenahan menyeluruh di Instansi Polri. 

 

Baca juga: Adang Daradjatun Minta Kejelasan Penindaklanjutan Rekomendasi PPATK oleh Aparat Penegak Hukum

"Ini harus jadi momentum untuk pembenahan di internal Polri. Kita berharap Kepolisian Republik Indonesia bisa bangkit kembali dari permasalahan ini dan kepercayaan masyarakat tehadap aparat penegak hukum seiring pembenahan di tubuh Polri meningkat, " pungkasnya. (man/aha)