Menyongsong Pembangunan IKN, Drs Martinus : Perlu Akselerasi Sumber Daya Manusia Daerah dengan Pelatihan dan Hak Khusus

SAMARINDA - Selama ini masyarakat lokal dinilai kurang dapat mengimbangi kompetensi para pendatang asal Jawa dalam pembangunan IKN  yang disebabkan tingkat dan  kualitas pendidikan.

Demikian disampaikan akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman/Unmul, Drs. Martinus Nanang, MA, di Samarinda, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Respon Aduan Masyarakat, Pemda Banyumas Bangun Kembali Talud Ambrol di Perumahan Griya Satria Bantarsoka

" Untuk mengimbangi kompetensi SDM dari luar nantinya, kami meminta agar masyarakat lokal diberi hak-hak khusus, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kewilayahan, hak atas kredit usaha, dan sebagainya. Hal ini diperlukan karena ini merupakan satu-satunya cara agar SDM lokal mampu bersaing, " ungkapnya.

Dia menambahkan  dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberian pelatihan (training) yang  dapat berupa pelatihan-pelatihan jangka pendek supaya orang-orang ini dapat pekerjaan di IKN.

Baca juga: Pegang Bukti Kuat, Tuti Erningsih Tolak Pengukuran Tanah Yang Dilakukan Penggugat dan PN Lubuk Pakam

"Untuk solusi jangka panjang, menurut saya diperlukan tingkat pendidikan formal yang orientasinya teknologi tinggi, karena IKN ini akan menjadi Kota Cerdas (smart city) yang mau tidak mau terkait dengan kemampuan penguasaan teknologi informasi seperti kecerdasan intelegen, kecerdasan artifisial, dll", ujarnya. 

Selain penguasaan teknologi, juga diperlukan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dengan dunia internasional,  karena di IKN nantinya akan banyak orang asing yang akan  bekerjasama, jadi mereka harus memiliki kemampuan bahasa,  terutama Bahasa Inggris.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Ikuti Pembahasan Peta Batasan Luas Wilayah dan Peta Tutupan Lahan Pulau Nusakambangan

" Terkait dengan konsep kota cerdas (smart city) IKN, maka kami melihat dalam jangka pendek masyarakat lokal belum akan mampu bersaing dalam penguasaan teknologi tersebut. Oleh karena itu ke depan,  diharapkan ada rencana dari pemerintah dalam menanggulangi masalah kesenjangan untuk kompetensi ini, " tutupnya mengakhiri. ***